Acara lainnya adalah pengumuman dan penyerahan hadiah juara pertama lomba academic constitutional drafting, juara nasional debat konstitusi MPR, dan juara 1, 2, dan 3 lomba short movie konstitusi tahun 2019.

Menurut Ma`ruf, rekomendasi tim kerja MPR RI tersebut kemudian dikaji lebih lanjut oleh MPR RI periode-periode selanjutnya, hingga sekarang.

Ma`ruf mengatakan, perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan UUD agar konstitusi dan pelaksanaannya juga bagus.

Sadono mengatakan, selama ini ada kesalahan persepsi yang tumbuh di masyarakat terkait kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Padahal meskipun MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN, tidak berarti MPR menjadi lembaga tertinggi negara. 

Agenda kegiatan hari pertama festival rencananya akan diisi kegiatan Diskusi Panel MPR yang mengambil tema "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Lomba ini dalam rangka memperingati Hari Konsitusi 2019 beberapa waktu lalu. 

Festival Konstitusi dan Antikorupsi telah diselenggarakan sejak tahun 2016.